โBANDAR LAMPUNG โ Estafet kepemimpinan di tubuh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung resmi berganti. Melalui prosesi serah terima jabatan (Sertijab) yang berlangsung khidmat pada Rabu (06/05/2026), posisi pucuk pimpinan kini secara definitif diamanahkan kepada Mirza Irawan Dwi Atmaja, S.Sos., M.M.
โAcara yang dipusatkan di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPKAD Provinsi Lampung tersebut menandai berakhirnya masa transisi kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Nurul Fajri, S.Sos., M.T. Sebagaimana diketahui, Nurul Fajri telah menjalankan tugas sebagai nakhoda sementara di instansi vital tersebut sejak Juni 2025 lalu.
โTransisi Kepemimpinan Menuju Stabilitasย
โKehadiran Mirza Irawan sebagai pejabat definitif disambut positif oleh jajaran internal. Dalam prosesi tersebut, tampak hadir seluruh elemen struktural BPKAD, mulai dari Pj. Administrator, Pj. Pengawas, hingga jajaran Pj. Fungsional. Kehadiran para pejabat ini menegaskan dukungan penuh bagi kepemimpinan baru dalam menjalankan roda organisasi ke depan.
โSerah terima jabatan ini bukan sekadar seremoni formalitas semata, melainkan bagian strategis dari proses penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Langkah ini diambil untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan (continuity of leadership) agar program-program kerja yang tengah berjalan tidak terhambat oleh kekosongan jabatan definitif.
โFokus pada Akuntabilitas dan Transparansiย
โDalam sambutannya, ditekankan bahwa fokus utama BPKAD di bawah kepemimpinan baru adalah memperkuat kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai instansi yang menjadi jantung pengelolaan anggaran provinsi, BPKAD memegang tanggung jawab besar dalam memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara tepat sasaran.
โ”Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan BPKAD Provinsi Lampung dapat terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” demikian kutipan poin utama dalam agenda tersebut.
โTantangan ke depan dipastikan tidak mudah. Penataan aset daerah yang seringkali menjadi temuan administratif memerlukan ketelitian dan ketegasan. Selain itu, digitalisasi sistem keuangan daerah juga menjadi tuntutan zaman agar proses penganggaran dan pelaporan dapat diakses secara lebih cepat dan akurat oleh pihak-pihak terkait.
โMasyarakat Lampung menaruh harapan besar agar pergantian kepemimpinan ini berdampak langsung pada efektivitas pembangunan. Transparansi anggaran menjadi kunci utama agar potensi kebocoran dapat diminimalisir dan serapan anggaran dapat dimaksimalkan untuk kepentingan publik.
โDengan pengalaman dan latar belakang yang dimiliki oleh Mirza Irawan Dwi Atmaja, BPKAD diharapkan mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di bidang keuangan, sekaligus menjadi contoh bagi instansi lainnya dalam hal integritas dan profesionalitas kerja. Pergantian ini menjadi momentum penting untuk memulai babak baru dalam manajemen aset dan keuangan yang lebih tertib di Bumi Ruwa Jurai.
